Surabaya - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan maksimal bagi jemaah haji Indonesia. Melalui pelantikan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi 2026, layanan kepada jemaah dipastikan tidak hanya berjalan optimal, tetapi juga humanis dan inklusif sejak titik keberangkatan.
Negara Hadir Sejak Embarkasi
Dilansir dari laman resmi Kementerian Haji dan Umrah RI pada 17 April 2026, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, secara resmi melantik PPIH Embarkasi se-Indonesia di Asrama Haji Surabaya.
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa embarkasi merupakan titik awal di mana kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh jemaah.
“Pelayanan di embarkasi harus menjadi cerminan nyata kehadiran negara dalam melayani tamu Allah,” tegasnya.
Jemaah Rentan Jadi Prioritas Utama
Menhaj menekankan bahwa pelayanan haji harus mengedepankan prinsip inklusivitas, terutama bagi kelompok rentan seperti:
Lansia
Penyandang disabilitas
Perempuan
Jemaah dengan kebutuhan khusus
“Kelompok rentan harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar pelengkap,” ujarnya.
Bukan Sekadar Pelantikan, Ini Amanah Besar
Pelantikan PPIH bukan hanya agenda seremonial, melainkan bentuk peneguhan tanggung jawab besar dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah.
Petugas diminta memastikan seluruh proses berjalan berbasis data yang akurat, mulai dari:
Validasi dokumen
Pra manifest penerbangan
Penempatan jemaah
Layanan kesehatan
Distribusi kebutuhan selama di embarkasi
Skema Murur dan Tanazul untuk Kemudahan Jemaah
Dalam arahannya, Menhaj juga menyoroti penerapan skema murur dan tanazul sebagai bagian dari inovasi pelayanan haji.
Kebijakan ini bertujuan memberikan kemudahan sekaligus perlindungan bagi jemaah, dengan syarat pendataan dilakukan secara valid dan transparan serta disosialisasikan dengan baik kepada jemaah.
Integritas Petugas Jadi Kunci Utama
Selain kesiapan teknis, integritas petugas menjadi perhatian serius pemerintah. Menhaj menegaskan bahwa kepercayaan jemaah adalah hal yang tidak boleh disalahgunakan.
“Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan atau pelayanan diskriminatif. Petugas harus menjadi teladan dalam kejujuran dan akhlak pelayanan,” tegasnya.
Tata Kelola Dam Harus Transparan
Pemerintah juga menyoroti pentingnya pengelolaan dam yang akuntabel. Jika dilakukan di Arab Saudi, jemaah diwajibkan mengikuti mekanisme resmi melalui program Adahi.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses ibadah berjalan sesuai aturan dan memberikan rasa aman bagi jemaah.
Satu Tim, Satu Standar Pelayanan
Menutup arahannya, Menhaj mengajak seluruh petugas haji untuk bekerja sebagai satu tim nasional dengan standar pelayanan yang sama, meskipun pelantikan dilakukan secara hybrid.
Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas layanan haji secara menyeluruh.
Jemaah Semakin Terlindungi, Ibadah Makin Tenang
Dengan berbagai penguatan layanan ini, calon jemaah haji Indonesia diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang, aman, dan nyaman sejak awal keberangkatan.
Namun, selain kesiapan dari pemerintah, jemaah juga perlu memastikan memilih travel haji dan umroh yang aman, profesional, dan terpercaya.
Percayakan Perjalanan Ibadah Anda Bersama ABA Tour
Sebagai travel haji dan umroh terpercaya, ABA Tour berkomitmen memberikan pelayanan terbaik yang sejalan dengan standar pemerintah, mulai dari persiapan, pendampingan, hingga kepulangan jemaah.
Pastikan ibadah Anda berjalan lancar, aman, dan penuh keberkahan bersama ABA Tour. Karena perjalanan suci Anda layak mendapatkan pelayanan terbaik. (ABA02)