Penyelenggaraan ibadah Haji 2026 atau 1447 Hijriah berpotensi terdampak konflik di Timur Tengah menyusul meningkatnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Situasi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia dan DPR RI dalam memastikan keselamatan jamaah haji Indonesia.
Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI, Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, yang membahas antisipasi penyelenggaraan haji di tengah dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah.
Melansir sejumlah media nasional seperti Kompas.com dan beberapa media utama lainnya, pemerintah telah menyiapkan dua skenario utama apabila konflik berdampak pada pelaksanaan ibadah haji 2026.
Skenario Pertama: Penerbangan Alternatif via Afrika
Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Haji dan Umrah menyampaikan bahwa skenario pertama adalah tetap memberangkatkan jamaah haji dengan menggunakan rute penerbangan alternatif yang lebih aman.
Pemerintah mempertimbangkan pengalihan rute penerbangan untuk menghindari kawasan konflik yang meliputi wilayah Irak, Suriah, Iran, Israel, Uni Emirat Arab, hingga Qatar.
Salah satu rute alternatif yang dipertimbangkan adalah jalur selatan melalui Samudra Hindia, kemudian masuk melalui ruang udara Afrika Timur sebelum menuju Arab Saudi.
“Prinsip utama dalam penyusunan skenario tersebut adalah menjaga keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagai prioritas tertinggi,” ujar Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI, sebagaimana dilansir media nasional.
Namun demikian, skenario ini berpotensi menambah biaya penerbangan. Pengalihan rute membuat jarak tempuh menjadi lebih panjang dan waktu penerbangan lebih lama. Selain itu, beberapa pesawat kemungkinan harus melakukan transit di negara lain karena keterbatasan jangkauan.
Kondisi ini berpotensi menambah biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji.
Pemerintah Batalkan Haji 2026
Selain skenario pengalihan rute, pemerintah juga menyiapkan skenario kedua yang lebih ekstrem, yakni membatalkan pemberangkatan jamaah haji Indonesia jika risiko keselamatan dinilai terlalu tinggi.
Skenario ini dapat dilakukan meskipun Arab Saudi tetap membuka pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah internasional.
“Kemungkinan kedua, pemerintah Saudi membuka, namun Indonesia membatalkan keberangkatan karena risiko keamanan dinilai terlalu besar bagi keselamatan jemaah haji warga negara Indonesia,” ujar Gus Irfan dalam rapat kerja tersebut.
Langkah ini disebut sebagai opsi terakhir jika situasi keamanan tidak memungkinkan jamaah Indonesia untuk melakukan perjalanan dengan aman.
Dana Jamaah Tidak Hangus
Pemerintah juga memastikan bahwa jika terjadi pembatalan, dana yang telah disetor oleh calon jamaah tidak akan hangus.
Biaya yang sudah dibayarkan untuk kebutuhan seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, serta layanan lainnya akan dialihkan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya.
“Yang batal digunakan tidak hangus, melainkan dapat digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 tanpa penalti,” jelas Menteri Haji dan Umrah.
Namun pemerintah juga mengakui bahwa skenario tersebut masih memiliki sejumlah kemungkinan, termasuk potensi kendala teknis dan negosiasi dengan berbagai pihak terkait.
Keselamatan Jamaah Jadi Prioritas
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keselamatan jamaah menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan terkait penyelenggaraan haji 2026.
Seiring dinamika konflik Timur Tengah yang masih berkembang, pemerintah terus melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta pihak terkait lainnya.
Keputusan final terkait pelaksanaan haji 2026 akan ditentukan berdasarkan perkembangan situasi keamanan global menjelang masa keberangkatan.(*)